DPR dan Isu Gaji Rp100 Juta: Antara Fakta, Tunjangan, dan Perdebatan Publik

MajalahDCN.com | Jakarta - Bayangkan jika setiap bulan Anda menerima penghasilan setara harga sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Itulah kira-kira jumlah yang masuk ke rekening seorang anggota DPR RI: hampir Rp100 juta per bulan.

Angka ini bukan sekadar gaji pokok, melainkan akumulasi dari tunjangan demi tunjangan yang melekat pada jabatan wakil rakyat. Tak heran, ketika kabar kenaikan gaji DPR menjadi Rp100 juta beredar, publik langsung ramai membicarakannya.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun buru-buru meluruskan. “Enggak ada kenaikan (gaji). Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti kompensasi uang rumah,” katanya di Istana Negara, Minggu (17/8/2025).

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menambahkan bahwa gaji pokok masih mengacu pada peraturan lama yang berlaku sejak tahun 2000. “Tidak ada perubahan pada gaji pokok. Hanya ada penyesuaian berupa tunjangan perumahan,” jelasnya.

Rincian “Take Home Pay”
Penghasilan anggota DPR terdiri dari gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan pasangan Rp420 ribu, tunjangan anak Rp168 ribu, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan kehormatan Rp5,58 juta, tunjangan komunikasi Rp15,55 juta, tunjangan fungsi pengawasan Rp3,75 juta, uang sidang Rp2 juta, tunjangan beras, hingga tunjangan PPh Pasal 21 sekitar Rp2,69 juta.

Tambahan terbesar datang dari tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Jika dijumlahkan, total take-home pay anggota DPR mencapai sekitar Rp94,1 juta.

Ketua DPR memperoleh lebih besar, yakni Rp107,7 juta per bulan, sementara Wakil Ketua DPR sekitar Rp102,5 juta.

Dari Rumah Jabatan ke Uang Rumah
Perubahan fasilitas tempat tinggal menjadi sorotan. Jika sebelumnya anggota DPR mendapat rumah dinas di Kalibata atau Ulujami, kini fasilitas itu diganti uang tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.

Indra menyebut langkah ini sebagai penyederhanaan. “Beberapa komponen lama, seperti bantuan listrik, telepon, dan uang asisten anggota, sudah dihapus. Sekarang diganti dengan tunjangan perumahan,” ujarnya.

Publik dan Persepsi
Bagi sebagian masyarakat, angka Rp94 juta tetap fantastis. Ada yang menilai wajar karena beban kerja wakil rakyat berat, namun tak sedikit yang menganggap penghasilan itu terlalu tinggi jika dibandingkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia.

Transparansi yang Diharapkan
Terlepas dari pro-kontra, yang dibutuhkan publik adalah transparansi. Angka boleh besar, tetapi masyarakat berharap setara dengan kinerja, integritas, dan keseriusan anggota DPR dalam menjalankan amanah rakyat. (Nuli)